[New post] Kompromi APBD, Dewan Melempem

|   at 18.07
Labels :

Tulisan : Kompromi APBD, Dewan Melempem
URL : http://antikorupsijateng.wordpress.com/2011/06/08/kompromi-apbd-dewan-melempem/
Terkirim : Juni 8, 2011 pada 1:07 am
Penulis : kp2kknjateng
Kategori : SEPUTAR JAWA TENGAH

SUARA MERDEKA CyberNews - Selasa, 07 Juni 2011 
  Semarang, CyberNews. Merasa bagian dalam pemerintahan, DPRD cenderung melakukan praktek kompromi dan meminta 'jatah' APBD. Akibatnya, fungsi pengawasan yang semestinya dijalankan anggota dewan bergeser menjadi kompromi terhadap anggaran.

Hal itu diungkapkan Koordinator Investigasi dan Advokasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi, Selasa (7/5), di sela Pelatihan Jurnalisme Anggaran yang dilaksanakan LSPP-Kemitraan-USAID-Lembaga Studi Pers dan Informasi (LeSPI), di Hotel Novotel.

''DPRD selama ini tidak kritis karena dalam UU Pemda, mereka merasa bagian dalam pemerintahan. Jadi selama ini eksekutif dengan legislatif merasa satu. Sehingga hak budget yang dimiliki DPRD saat ini adalah hak melakukan kompromi terhadap anggaran yang ada,'' jelasnya.

Adapun kompromi yang dimaksud adalah mereka harus mendapat 'jatah' terhadap anggaran tersebut. Jatah inilah nantinya, duga Uchok, yang akan dimasukkan pada kantong pribadi dan partai politik.

''Makanya DPRD tidak kritis, karena mencari anggaran dari APBD untuk kepentingan partai dan pribadi mereka sendiri,'' imbuhnya.

Lebih lanjut, ironinya PNS sebagai pejabat publik juga enggan mensosialisasikan apa saja peruntukkan APBD pada masyarakat. Menurut Uchok, pejabat publik ini menilai APBD bukan anggaran milik masyarakat, melainkan milik mereka.

Sehingga anggaran yang ada di APBD ini tak ubahnya seperti anggaran perusahaan. Sementara masyarakat tidak tahu menahu apa yang harusnya mereka peroleh dari pemanfaaatan APBD.

Untuk itu, dia mengimbau, media dapat mengambil peran. Media sebagai badan yang tahu betul apa yang terjadi dalam proses pembahasan dan penetapan APBD. Begitu pula, media juga paham siapa yang bertanggung jawab dalam penetapan APBD.

( Hartatik / CN34 / JBSM )

Komentari tulisan ini: http://antikorupsijateng.wordpress.com/2011/06/08/kompromi-apbd-dewan-melempem/#respond

--
WordPress.com | Terima kasih karena terbang bersama WordPress!

Kelola Langganan
http://subscribe.wordpress.com/?key=97f852a767288299fa46c6a4c35d9f7d&email=yok.harmony.negeri%40blogger.com

Unsubscribe:
http://subscribe.wordpress.com/?key=97f852a767288299fa46c6a4c35d9f7d&email=yok.harmony.negeri%40blogger.com&b=LsemNnsG7kmi6tF80T%3DZkuXJRbZFHuFIWzOuzQ%3D%25SqBQ9h%3FSs